Catatan DPR soal Pembentukan Holding BUMN Logistik di Bawah PT Pos – DPR RI memberikan sejumlah catatan penting terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang akan berada di bawah naungan PT Pos Indonesia. Konsolidasi ini melibatkan 21 perusahaan BUMN di sektor logistik dan bertujuan menciptakan sistem logistik nasional yang terintegrasi .
Namun di balik potensi efisiensi yang besar, DPR mengingatkan adanya risiko yang harus dimitigasi sejak dini. Mulai dari aspek sumber daya manusia, tata kelola, hingga kesiapan PT Pos sebagai perusahaan induk (anchor company) menjadi sorotan utama .
Baca Juga: Harga Minyak Ngegas 6 Persen ke US$96 Imbas Selat Hormuz Ditutup Lagi
Latar Belakang Pembentukan Holding Logistik
Pembentukan holding BUMN logistik merupakan langkah pemerintah untuk mengintegrasikan layanan logistik end-to-end mulai dari pergudangan, transportasi darat, laut, hingga udara .
Urgensi pembentukan holding ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa ekosistem logistik BUMN masih terpecah ke dalam lebih dari 20 entitas yang berjalan sendiri-sendiri. Fragmentasi ini mengakibatkan inefisiensi operasional yang serius, yang berdampak pada penurunan pendapatan PT Pos Indonesia hingga 21 persen dan laba bersih yang merosot tajam sebesar 56 persen .
Gagasan ini sebenarnya telah diusulkan sejak tahun 2023 oleh Komisi VI DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat itu mengusung PT Pos Indonesia sebagai pemimpin holding BUMN logistik setelah melihat banyaknya anak usaha BUMN yang bergerak di bidang yang sama .
Catatan DPR tentang Mitigasi Risiko Internal
Anggota Komisi VI DPR RI Askweni mengingatkan bahwa perubahan struktur organisasi besar-besaran pasti akan memicu gejolak di internal perusahaan. Menurutnya, manajemen harus segera melakukan mitigasi terhadap potensi penolakan atau resistensi dari para karyawan yang terdampak perubahan posisi maupun hierarki .
Selain aspek SDM, penguatan digitalisasi menjadi poin krusial lainnya. Askweni mengingatkan agar nama besar BUMN tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai aset kita, nama baik kita, Pos Indonesia ini dipakai oleh orang-orang penipu melalui SMS-SMS penipuan. Pengawasan itu penting, jangan sampai di ribuan titik itu barang atau titipan masyarakat hilang atau dananya hilang,” ujar Askweni dalam keterangan resmi .
Kesiapan Pos Indonesia sebagai Perusahaan Jangkar
Pembentukan holding ini menempatkan PT Pos Indonesia sebagai perusahaan jangkar (anchor company) yang akan mengoordinasikan berbagai entitas logistik milik negara . Namun DPR mempertanyakan kesiapan Pos Indonesia dari sisi kualitas layanan.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendorong peningkatan kualitas layanan holding agar mampu bersaing dengan perusahaan swasta. Ia menilai integrasi layanan antar moda logistik milik negara harus diikuti dengan standar operasional yang unggul dan berdaya saing tinggi.
“Artinya nanti perusahaan-perusahaan Pos Indonesia akan menyiapkan standar service level-nya untuk diikuti oleh pemain-pemain logistik swasta yang lain. Nah ini posnya sendiri bagaimana standar service-nya hari ini? Kan di bawah swasta kan,” kata Darmadi .
Darmadi juga mengingatkan bahwa perusahaan jangkar harus terlebih dahulu memiliki kualitas layanan yang mampu menjadi acuan. Tanpa standar yang kuat, sulit bagi BUMN logistik untuk menjadi pemimpin pasar di tengah ketatnya persaingan industri .
Kekhawatiran tentang Beban Anak Usaha yang Sakit
Salah satu catatan kritis DPR adalah soal kondisi kesehatan keuangan anak-anak usaha BUMN yang akan tergabung dalam holding.
“Jadi kalau misalnya ini anak usahanya yang sakit-sakit dikumpulin juga akan mempengaruhi kinerja daripada Pos Indonesia,” ucap Darmadi .
Ia menekankan bahwa perusahaan dengan kinerja negatif berpotensi menjadi beban baru bagi holding jika tidak dibenahi terlebih dahulu. Oleh karena itu, transformasi menyeluruh dalam tubuh BUMN logistik harus dilakukan, mulai dari model bisnis, struktur biaya, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia .
Jangan Terjebak Urusan Komersial Semata
Askweni juga meminta agar pembentukan holding BUMN logistik di bawah PT Pos Indonesia tidak boleh terjebak pada urusan komersial atau sekadar mencari keuntungan semata .
Menurutnya, tanpa integrasi yang kuat yang didukung dengan moda transportasi lain seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), biaya logistik nasional akan tetap tinggi dan terus membebani daya saing ekonomi Indonesia di kancah global .
Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah berani dengan menyatukan sistem logistik di bawah satu kendali yang terpusat, serta memanfaatkan aset historis PT Pos yang telah berusia lebih dari 200 tahun sebagai modal utama .
Dorongan Sistem Logistik Terpadu
PT Pos Indonesia sendiri terus mendorong terwujudnya sistem logistik yang terintegrasi dan terpusat. Direktur Utama Pos Indonesia, Daud Joseph, menyatakan bahwa integrasi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kecepatan distribusi, memperjelas alur koordinasi, serta mendorong peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh .
Melalui kolaborasi dan sinergi antar-BUMN, termasuk dengan PT Kereta Api Indonesia, Pos Indonesia optimistis dapat memperkuat ekosistem logistik nasional yang lebih efisien dan berdaya saing .
Kesimpulan
Catatan DPR soal pembentukan holding BUMN logistik di bawah PT Pos Indonesia mencakup tiga poin utama: mitigasi risiko internal pasca-merger, peningkatan standar layanan Pos sebagai perusahaan jangkar, dan penanganan anak usaha BUMN yang berkinerja buruk sebelum digabung.
DPR menekankan bahwa pembentukan holding tidak boleh sekadar menjadi langkah administratif, melainkan harus mampu menyatukan kekuatan dan meningkatkan daya saing nasional di sektor logistik . Dengan kesiapan teknis yang matang dan standar layanan yang unggul, holding BUMN logistik diharapkan dapat berperan sebagai penggerak ekonomi nasional yang mandiri serta mampu bersaing di tingkat global.